Masyarakat dan Pemkot Harus Saling Transparan

Kota Pekalongan, Info Publik - Persoalan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan menjadi problematika ketika data pembangunan tidak ada, data tidak dibaharui, atau data yang telah ada tetapi belum dimanfaatkan dalam melakukan kajian data guna menghasilkan kebijakan yang terpadu. Masyarakat dan pemerintah tentu harus saling transparan dalam mendapatkan dan mengungkapkan data. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan tak henti-hentinya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya data melalui Sosialisasi Layanan Data Statistik di Kelurahan Tirto, Rabu malam (12/12/2018).

Sosialisasi ini memberikan pemahaman masyarakat Kota Pekalongan untuk bebas mengakses data pembangunan di Kota Pekalongan melalui website pusaka.pekalongankota.go.id atau datang langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinkominfo Kota Pekalongan atau melalui aplikasi Smart City Kota Pekalongan.

Plt Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan, Dr Sri Budi Santoso (SBS) mengungkapkan, Kota Pekalongan telah ditetapkan sebagai satu-satunya kabupaten/kota yang meraih kategori Informatif Utama dalam acara penganugerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award tahun 2018. “Dengan penghargaan ini Kota Pekalongan menjadi yang terbaik dalam hal transparansi pemerintahan, tentu masyarakat harus sinergi karena data ini oleh masyarakat dan untuk masyarakat,” terang SBS.

SBS minta masyarakat untuk terbuka dan jujur dalam mengungkapkan data ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan karena persoalan data membutuhkan support. Tak hanya memberikan informasi, masyarakat juga harus aktif memberikan masukan untuk pembangunan daerah. “Masyarakat harus berpartisipasi, jika pemerintah mendapat masukan dari masyarakat terkait layanan publik dan pembangunan Kota Pekalongan, tentu kami akan berusaha memperbaiki layanan kami,” ungkap SBS.

Pentingnya membangun data ini harus disadari masyarakat, jika ini hanya mimpi satu orang maka hanya akan jadi mimpi, jika ini hanya kenginan beberapa orang itupun hanya akan jadi mimpi, jika ini adalah keinginan atau mimpi bersama tentu akan menjadi kenyataan. “Mari bersama-sama membangun masyarakat yang sadar data untuk membangun Kota Pekalongan melalui data,” ajak SBS.

Dalam sambutannya SBS juga mengimbau pejabat kelurahan untuk tidak melakukan pungutan liar dalam melayani masyarakat. “Warga juga jangan memancing pejabat kelurahan untuk membayar dan memaksakan pejabat kelurahan untuk menerima. Jangan sampai pungli ini merusak kredibilitas seseorang atau instansi,” pungkas SBS.

(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)