Kota Pekalongan Raih Dua Penghargaan Sekaligus

PEKALONGAN – Penghujung akhir tahun 2017. ada kabar yang membanggakan, yakni Kota Pekalongan meraih dua penghargaan sekaligus dari Komisi Informasi Jateng bersama Pemprov Jateng, dan dari kantor Staf Presiden (KSP). Penghargaan tersebut diberikan dalam acara KIP Award 2017 pada Jumat Malam (24/11) di Wisma Perdamaian, Semarang.

Acara yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut, juga dihadiri oleh Perwakilan Kantor Staf Presiden sebagai bagian dari tim penilai pemeringkatan keterbukaan informasi publik antar kabupaten/kota tahun 2017 ini. Turut hadir juga perwakilan Komisioner Komisi Informasi Pusat. Walikota Pekalongan, Saelany Machfudz hadir secara pribadi menerima penghargaan didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo, Sri Budi Santoso dan beberapa jajaran staf Dinas Kominfo.

Kota Pekalongan dipilih Komisi Informasi Provinsi Jateng sebagai terbaik peringkat 1 antar kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik atau transparansi pemerintahan tahun 2017. Sedangkan penghargaan dari KSP terkait kab/kota yang paling Inovatif dan layanan data terbuka (Open Data).

Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE mengaku bersyukur sekaligus bangga dengan capaian ini. “Saya bersyukur dan gembira dengan hal ini. Namun demikian diperolehnya penghargaan ini, bukanlah tujuan yang utama. Yang utama adalah dengan keterbukaan informasi Pemkot Pekalongan berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang transparansi, akuntabel dan berintegritas sebagai bagian penting dan utama dalam upaya pencegahan korupsi dan membangun good governance.”

Pria yang juga aktif di Nahdlotul Ulama itu juga menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat dan seluruh jajaran OPD yang selama ini telah berpartisipasi mewujudkan keterbukaan informasi di Kota Pekalongan. “Transparansi dan akuntabilitas ini adalah bagian dari visi misi Pemkot Pekalongan. Karena itu, ada atau tidak ada penilaian atau misi Pemkot Pekalongan. Karena itu, ada atau tidak ada penilaian atau penghargaan, upaya membangun dan memperkuat transparansi/keterbukaan akan selalu kita tingkatkan terus menerus di masa depan, termasuk misalnya melalui penguatan penyelenggaraan Pameran Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Saelany.

Kepala Dinas Kominfo, Dr Sri Budi Santoso kepada Radar menambahkan, bahwa capaian tahun 2017 ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena tahun 2016, Kota Pekalongan peringkat 4. “Kita bersyukur dan berterima kasih atas dukungan semua pihak, baik OPD maupun masyarakat. Sehingga tahun ini Kota Pekalongan meraih prestasi sebagai terbaik dalam keterbukaan informasi,” ungkapnya.

Bahkan tahun 2017 ini, sambung Sri budi Santoso, Kota Pekalongan juga sekaligus menerima penghargaan kategori inovatif dalam layanan data terbuka. “Pastinya ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi yang diselenggarakan Kota Pekalongan melalui Diskominfo selama ini, termasuk dalam hal penyelenggaraan Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang baru kita gelar pertama kali tahun 2017 ini.”

Meski mendapat dua penghargaan sekaligus, Sri Budi Santoso mengaku masih ada beberapa agenda yang perlu dilakukan penguatan atau perbaikan ke depan, antara lain penguatan tata kelola layanan keterbukaan informasi, dan kelembagaan layanan Keterbukaan Informasi di OPD-OPD, kemudian juga peningkatan pemahaman publik akan hak atas akses informasi publik.

“Upaya membangun kualitas layanan keterbukaan informasi publik ini, bukanlah proses sekali jadi langsung selesai. Tapi ini adalah proses yang harus terus menerus dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian seiring dengan berbagai perkembangan di masyarakat.”

Karena itu, sambung Sri Budi Santoso, capaian ini akan menjadi motivasi untuk terus berusaha melakukan layanan yang terbaik untuk warga, karena bukan penghargaan ini yang menjadi tujuan, tapi yang utama adalah mempermudah akses masyarakat akan berbagai informasi publik agar pemerintahan semakin transparan dan akuntabel. “Yang mana itu akan menjadi pintu bagi upaya membangun kepercayaan masyarakat dan juga partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan,” pungkasnya. (dur)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 27-11-2017)