WALIKOTA PEKALONGAN

 

PROVINSI JAWA TENGAH

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

 

NOMOR 64 TAHUN 2016

 

 

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

 

TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

 

 

WALIKOTA PEKALONGAN,

 

 

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

 

 

6.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

 

 

 

 

Memperhatikan

:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Kota adalah Kota Pekalongan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3.

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan

4.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

5.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

6.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

7.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

8.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlianya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

 

 

(1)

Dinkominfo merupakanunsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

(2)

Dinkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinkominfo yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal 3

 

 

 

Susunan Organisasi Dinkominfo Kota Pekalongan terdiri atas:

a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat

 

1.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan

 

2.

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

 

1.

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

 

2.

Seksi Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik; dan

 

3.

Seksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat & Layanan Informasi Publik.

d.

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika & Statistik Daerah

 

1.

Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan;

 

2.

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Informatika; dan

 

3.

Seksi Pengelolaan Statistik Daerah.

e.

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian

 

1.

Seksi Integrasi dan Tata Kelola E-Government;

 

2.

Seksi Persandian, Audit dan Keamanan Informasi; dan

 

3.

Seksi Pengelolaan Sistem Informasi.

f.

UPTD

g.

Kelompok Jabatan Fungsional

 

 

 

Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinkominfo sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

BAB III

 

TUGAS DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

 

Dinkominfo

 

Pasal 5

 

 

 

(1)

 

 

(2)

Dinkominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinkominfo mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

 

Pasal 6

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2),Dinkominfo menyelenggarakan fungsi:

 

a.

pengkoordinasian pengelola opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

 

b.

pengkoordinasian pengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

 

c.

pengkoordinasian pelayanan informasi publik dan penyediaan konten lintas sektoral;

 

d.

pengkoordinasian pengelola media komunikasi publik pemerintah daerah dan pelayanan hubungan media di daerah;

 

e.

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;

 

f.

pengkoordinasian layanan komunikasi intra pemerintah daerah kota dan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & Teknologi Informatika Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;

 

g.

pengkoordinasian layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

 

h.

pengkoordinasian layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi dan layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan daerah;

 

i.

pengkoordinasian layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota;

 

j.

pengkoordinasian layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan tingkat kota;

 

k.

pengkoordinasian pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat dan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kota serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City lingkup kota; dan

 

l.

pengkoordinasian pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Pasal 7

 

 

 

<td style='; border: no

(1)

 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.